Dinas PMD Bali Koordinasikan Persiapan TTG dan Program 2026

Koordinasi Strategis Persiapan Teknologi Tepat Guna

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Buleleng terus melakukan langkah strategis dalam mempersiapkan pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) serta penyelarasan program kerja tahun 2026. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan koordinasi dengan Dinas PMD dan Dukcapil Provinsi Bali yang dilaksanakan pada Jumat, 19 Desember 2025.

Kegiatan koordinasi ini dilaksanakan oleh Dinas PMD Kabupaten Buleleng melalui Bidang Lembaga Kemasyarakatan Desa, Adat, dan Usaha Ekonomi Masyarakat (LKDA-UEM). Rombongan dipimpin langsung oleh Kepala Bidang LKDA-UEM, Ni Made Banu Deviati, dan diterima oleh Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) Provinsi Bali, I Wayan Dharma Susila.

Koordinasi ini menjadi bagian penting dalam memastikan keselarasan kebijakan antara pemerintah kabupaten dan provinsi, khususnya terkait pelaksanaan Lomba Teknologi Tepat Guna serta perencanaan program pemberdayaan masyarakat desa ke depan.

Capaian Buleleng di Tingkat Provinsi

Dalam pertemuan tersebut, disampaikan bahwa Kabupaten Buleleng sebelumnya berhasil mencatatkan prestasi dengan meraih juara I kategori inovasi dan unggulan pada Lomba Teknologi Tepat Guna tingkat Provinsi Bali. Capaian ini menjadi bukti bahwa desa-desa di Kabupaten Buleleng memiliki potensi besar dalam pengembangan teknologi yang aplikatif dan bermanfaat bagi masyarakat.

Namun demikian, capaian tersebut pada tahun 2025 belum dapat dilanjutkan ke tingkat nasional. Hal ini disebabkan oleh kebijakan Pemerintah Pusat yang belum memungkinkan pelaksanaan Lomba Teknologi Tepat Guna Tingkat Nasional pada tahun tersebut.

Kondisi ini menjadi perhatian bersama, mengingat Lomba TTG selama ini menjadi wadah penting untuk menampilkan kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam menciptakan solusi teknologi yang sesuai kebutuhan lokal.

TTG Nasional dan Provinsi Belum Digelar Tahun 2026

Selain pembahasan capaian tahun sebelumnya, hasil koordinasi juga menyampaikan informasi terkait rencana pelaksanaan Lomba Teknologi Tepat Guna ke depan. Disampaikan bahwa baik Lomba TTG Tingkat Provinsi maupun Tingkat Nasional pada Tahun 2026 juga belum dapat diselenggarakan.

Kebijakan ini merupakan bagian dari penyesuaian program di tingkat pusat. Meski demikian, pemerintah daerah tetap diharapkan untuk tidak menghentikan upaya pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna di wilayah masing-masing.

Penundaan pelaksanaan lomba ini justru dipandang sebagai kesempatan bagi daerah untuk melakukan persiapan yang lebih matang, sehingga ketika lomba kembali digelar, desa-desa sudah siap dengan inovasi yang lebih berkualitas dan berdaya guna.

Identifikasi dan Inventarisasi TTG Tetap Dilakukan

Walaupun lomba TTG belum dilaksanakan pada 2026, pemerintah kabupaten dan kota tetap diarahkan untuk melaksanakan kegiatan identifikasi dan inventarisasi pemanfaatan Teknologi Tepat Guna di desa-desa. Langkah ini dinilai penting sebagai bagian dari proses pembinaan dan pendampingan berkelanjutan.

Identifikasi dan inventarisasi tersebut bertujuan untuk memetakan potensi teknologi yang telah berkembang di masyarakat. Selain itu, kegiatan ini juga berfungsi untuk mendokumentasikan praktik-praktik baik yang dapat dikembangkan lebih lanjut.

Hasil inventarisasi ini nantinya akan menjadi bahan dasar dalam menghadapi pelaksanaan Lomba Teknologi Tepat Guna yang direncanakan kembali digelar pada Tahun 2027. Dengan persiapan sejak dini, diharapkan kualitas inovasi desa dapat semakin meningkat.

Penyelarasan Program Kerja Tahun 2026

Selain membahas TTG, koordinasi ini juga menitikberatkan pada penyelarasan Program Kerja Tahun 2026. Dinas PMD Dukcapil Provinsi Bali merencanakan sejumlah agenda penting yang akan melibatkan seluruh kabupaten dan kota di Bali.

Salah satu rencana utama adalah pelaksanaan sosialisasi terkait penyusunan kerangka makalah. Sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman yang seragam kepada daerah mengenai standar dan sistematika penulisan makalah dalam konteks pengembangan TTG.

Selain itu, akan dilakukan penegasan kembali pemahaman terhadap masing-masing kategori unggulan dan kategori inovasi. Hal ini penting agar desa dan daerah dapat mengklasifikasikan inovasi secara tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Inventarisasi Potensi Desa Jadi Fokus

Dalam koordinasi tersebut, juga disampaikan pentingnya inventarisasi potensi desa sebagai bagian dari Program Kerja 2026. Inventarisasi ini mencakup potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, serta kearifan lokal yang dapat dikembangkan melalui Teknologi Tepat Guna.

Dengan pemetaan potensi yang baik, pengembangan TTG diharapkan lebih terarah dan sesuai kebutuhan masyarakat desa. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip pemberdayaan masyarakat yang berbasis potensi lokal.

Inventarisasi potensi desa dinilai mampu mendorong lahirnya inovasi yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga memiliki nilai ekonomi dan sosial bagi masyarakat setempat.

Penguatan Sinergi Provinsi dan Kabupaten

Kegiatan koordinasi ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi Bali dengan pemerintah kabupaten dan kota. Sinergi tersebut menjadi kunci dalam menyukseskan program pemberdayaan masyarakat desa yang berkelanjutan.

Dinas PMD Kabupaten Buleleng menyambut baik arahan dan kebijakan dari Dinas PMD Dukcapil Provinsi Bali. Dengan koordinasi yang intensif, perencanaan program dapat dilakukan secara lebih terarah dan selaras dengan kebijakan pusat.

Kolaborasi lintas tingkat pemerintahan ini juga diharapkan mampu mengoptimalkan peran Teknologi Tepat Guna sebagai alat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Persiapan Menuju TTG 2027

Meskipun Lomba TTG belum digelar pada 2026, langkah-langkah persiapan tetap menjadi fokus utama. Pemerintah daerah diharapkan dapat memanfaatkan waktu ini untuk melakukan pembinaan, pendampingan, serta penguatan kapasitas masyarakat desa.

Dengan persiapan yang matang, desa-desa di Bali, termasuk Kabupaten Buleleng, diharapkan mampu tampil lebih siap dan kompetitif pada pelaksanaan Lomba Teknologi Tepat Guna Tahun 2027.

Koordinasi yang dilakukan ini menjadi fondasi awal dalam membangun ekosistem inovasi desa yang berkelanjutan, berbasis kebutuhan lokal, dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Baca Juga : Antisipasi Nataru, DPR Minta PLN Jaga Listrik Bali Stabil

Jangan Lewatkan Info Penting Dari : monitorberita