Beberapa Tuntutan Disuarakan Partai Buruh Klungkung

baliutama – Partai Buruh Kabupaten Klungkung, Bali, menyuarakan sejumlah tuntutan yang dianggap penting untuk melindungi kepentingan pekerja, buruh harian, dan masyarakat kecil di daerah. Aspirasi ini muncul dalam rapat konsolidasi kader yang digelar di Semarapura, dan menjadi bagian dari sikap kritis mereka terhadap dinamika kebijakan pemerintah pusat maupun daerah.

Suara Buruh dari Klungkung

Dalam forum tersebut, perwakilan Partai Buruh Klungkung menekankan bahwa isu kesejahteraan pekerja masih jauh dari kata selesai. Meski pemerintah telah meluncurkan beberapa program perlindungan sosial, buruh di tingkat bawah mengaku belum sepenuhnya merasakan dampak positifnya.

“Buruh di Klungkung masih menghadapi masalah klasik: upah yang tidak sebanding dengan kebutuhan hidup, kontrak kerja yang rawan diputus sepihak, hingga minimnya jaminan sosial. Oleh karena itu, kami merasa perlu menyuarakan tuntutan agar pemerintah serius menangani persoalan ini,” ujar Ketua Partai Buruh Klungkung, Made Arimbawa.

Beberapa Tuntutan Utama

Dalam pernyataan resminya, Partai Buruh Klungkung mengajukan beberapa tuntutan kepada pemerintah pusat maupun daerah. Poin-poin tersebut meliputi:

1. Kenaikan Upah Layak
   Buruh menilai upah minimum di Bali, termasuk Klungkung, masih jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok. Mereka menuntut adanya penyesuaian upah layak yang disesuaikan dengan kondisi riil harga kebutuhan sehari-hari.
2. Perlindungan Tenaga Kerja Kontrak dan Harian Lepas
   Banyak pekerja di sektor informal dan kontrak singkat yang tidak mendapatkan perlindungan hukum memadai. Partai Buruh meminta agar pemerintah memperketat regulasi agar buruh kontrak juga mendapatkan hak jaminan kesehatan, pensiun, dan perlindungan dari PHK sepihak.
3. Pengawasan Pajak Perusahaan Besar
   Mereka mendesak agar pemerintah lebih serius menindak perusahaan besar yang menunggak pajak. Menurut Partai Buruh, rakyat kecil dan pekerja sering kali dipaksa patuh dalam pembayaran pajak, sementara korporasi besar justru lolos dari kewajiban.
4. Peningkatan Layanan Jaminan Sosial
   Banyak buruh di Klungkung mengeluhkan layanan BPJS Kesehatan maupun Ketenagakerjaan yang masih lamban. Partai Buruh menuntut adanya reformasi layanan agar lebih cepat, transparan, dan benar-benar berpihak pada peserta.
5. Kebijakan Anti-Disparitas Daerah
   Buruh di daerah seperti Klungkung merasa tertinggal dibandingkan dengan daerah pariwisata besar di Bali. Mereka meminta agar pemerintah memberikan program khusus untuk pemerataan pembangunan ekonomi, sehingga peluang kerja dan kesejahteraan lebih merata.

Resonansi dengan Masyarakat

Tuntutan tersebut mendapat sambutan dari sejumlah komunitas pekerja dan serikat buruh di Klungkung. Beberapa perwakilan pekerja informal, seperti buruh tani dan nelayan, turut menyampaikan dukungan mereka. Menurut mereka, suara Partai Buruh merefleksikan keresahan sehari-hari yang sering terabaikan dalam kebijakan makro pemerintah.

“Selama ini kami seperti tidak dianggap dalam perumusan kebijakan. Padahal, kami juga bagian penting dari roda ekonomi Bali, termasuk di Klungkung,” ungkap seorang buruh tani yang hadir dalam forum.

Dampak Politik Lokal

Sikap Partai Buruh Klungkung ini dipandang sebagai upaya memperkuat posisi politik mereka menjelang tahun politik berikutnya. Pengamat lokal menilai, jika konsistensi perjuangan buruh terus dipertahankan, Partai Buruh bisa menjadi kekuatan baru yang diperhitungkan dalam peta politik Klungkung.

Selain itu, isu kesejahteraan buruh yang mereka bawa juga berpotensi menjadi jembatan untuk meraih simpati masyarakat luas, bukan hanya pekerja. Hal ini lantaran tuntutan mereka menyentuh aspek fundamental, seperti harga kebutuhan pokok, akses kesehatan, hingga pemerataan pembangunan daerah.

Penutup

Dengan menyuarakan sejumlah tuntutan ini, Partai Buruh Klungkung berharap pemerintah pusat maupun daerah dapat lebih serius dalam merumuskan kebijakan yang adil bagi semua lapisan masyarakat.

Bagi mereka, keadilan sosial tidak bisa sekadar menjadi slogan, tetapi harus diwujudkan melalui kebijakan konkret yang benar-benar berpihak pada buruh, pekerja informal, hingga masyarakat kecil di daerah.