BPK Dorong BPD Bali Perkuat Pembiayaan UMKM
baliutama.web.id Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Bali mendorong Bank BPD Bali memperkuat fungsi intermediasi perbankan. Fokus utama diarahkan pada pembiayaan UMKM dan sektor prioritas pembangunan daerah.
Dorongan ini disampaikan saat penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja. Pemeriksaan mencakup periode 2023 hingga Semester I 2025. Acara berlangsung di Gedung BPK Perwakilan Provinsi Bali, Renon, Denpasar.
Pemeriksaan Kinerja Bersifat Evaluatif
Kepala BPK RI Perwakilan Bali I Gusti Ngurah Satria Perwira menjelaskan pemeriksaan ini merupakan bagian dari pemeriksaan tematik nasional. Tujuannya menilai aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas operasional perbankan daerah.
Ia menegaskan pemeriksaan tidak bertujuan mencari kesalahan. Evaluasi dilakukan secara objektif dan independen. Hasilnya diharapkan mendorong perbaikan kinerja yang berkelanjutan.
Fungsi Intermediasi Jadi Perhatian
BPK menyoroti peran strategis BPD Bali sebagai bank pembangunan daerah. Bank ini berperan menghimpun dana masyarakat. Dana tersebut harus disalurkan kembali secara produktif.
Fungsi intermediasi yang kuat dinilai penting. Hal ini berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi daerah. Terutama dalam memperkuat sektor riil.
UMKM Dinilai Kunci Ketahanan Ekonomi
Pembiayaan UMKM menjadi fokus utama dalam pemeriksaan. UMKM dinilai sebagai tulang punggung ekonomi Bali. Sektor ini menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
BPK mendorong peningkatan akses permodalan bagi UMKM. Namun, prinsip kehati-hatian perbankan tetap harus dijaga. Skema pembiayaan perlu disesuaikan dengan karakter usaha lokal.
Dukungan Sektor Prioritas Daerah
Selain UMKM, BPD Bali diminta mendukung sektor prioritas pembangunan. Di antaranya pariwisata berkelanjutan, pertanian, dan ekonomi kreatif. Sektor ini memiliki dampak ekonomi berantai yang tinggi.
Pembiayaan yang tepat sasaran diharapkan memberi nilai tambah. Dampaknya tidak hanya bagi pelaku usaha, tetapi juga masyarakat luas.
Efisiensi Operasional Perlu Diperkuat
BPK juga mengevaluasi efisiensi dan efektivitas operasional bank. Aspek yang dinilai meliputi pengelolaan biaya dan pemanfaatan teknologi. Kualitas layanan nasabah turut menjadi perhatian.
Efisiensi operasional dinilai membuka ruang pembiayaan lebih besar. Terutama untuk sektor produktif dan UMKM.
Perbaikan Berkelanjutan Diharapkan
BPK berharap rekomendasi dalam LHP Kinerja ditindaklanjuti secara serius. Tindak lanjut diharapkan memberi dampak nyata. Bukan sekadar pemenuhan administrasi.
Perbaikan berkelanjutan dinilai penting. Hal ini agar BPD Bali tetap adaptif menghadapi tantangan ekonomi.
Sinergi dengan Pemerintah Daerah
Penguatan pembiayaan perlu didukung sinergi dengan pemerintah daerah. Kebijakan pembangunan yang jelas memudahkan arah pembiayaan. Koordinasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan.
BPK mendorong komunikasi intensif antara BPD Bali dan pemda. Tujuannya agar pembiayaan selaras dengan prioritas pembangunan Bali.
Harapan Terhadap BPD Bali
BPD Bali diharapkan terus memperkuat perannya sebagai bank pembangunan daerah. Tidak hanya berorientasi laba, tetapi juga pembangunan. Pembiayaan UMKM menjadi bagian penting dari misi tersebut.
BPK menilai penguatan peran ini akan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Sekaligus menjaga keberlanjutan ekonomi daerah.
Cek juga artikel dari platform : jalanjalan-indonesia
