NTT Katolik Jadi Kades di Bali? Kebhinekaan yang Diuji
Pendahuluan: Dua Wajah Kebhinekaan
Di depan mata dan telinga publik Indonesia, kebhinekaan sering tampil dengan wajah yang memesona. Kisah I Gusti Ayu Kadek Desi Sri Astuti, perempuan Hindu Bali yang dipercaya memimpin Desa Satar Ngkeling di Manggarai, Nusa Tenggara Timur, disambut sebagai cerita inspiratif. Media sosial ramai memuji, artikel demi artikel menempatkannya sebagai simbol toleransi, dan banyak pihak menyebutnya bukti bahwa semboyan Bhinneka Tunggal Ika masih hidup.
Namun, di balik tepuk tangan dan euforia tersebut, muncul satu pertanyaan yang sederhana, tetapi sangat mengusik: mungkinkah kisah serupa terjadi sebaliknya? Bisakah seorang pemuda NTT Katolik menjadi kepala desa di desa mayoritas Hindu di Bali?
Pertanyaan ini bukan sekadar retorika provokatif. Ia adalah cermin yang memantulkan wajah kebhinekaan kita apa adanya—bukan yang dirayakan dalam pidato, melainkan yang dijalani dalam kehidupan sehari-hari.
Ketimpangan yang Tak Nyaman Dibicarakan
Indonesia sering membanggakan diri sebagai negara toleran. Namun toleransi sering kali berjalan satu arah. Minoritas yang mampu diterima di wilayah mayoritas sering dirayakan sebagai bukti kedewasaan demokrasi. Sebaliknya, ketika mayoritas diminta membuka ruang bagi minoritas lain, standar yang digunakan kerap berubah.
Kisah perempuan Hindu Bali memimpin desa mayoritas Katolik di NTT memang patut diapresiasi. Namun apresiasi itu menjadi timpang jika tidak disertai kejujuran untuk bertanya: apakah Bali, sebagai daerah yang kuat dengan identitas budaya dan religiusnya, siap melakukan hal yang sama?
Pertanyaan ini penting karena kebhinekaan sejati tidak diukur dari satu kisah sukses, melainkan dari konsistensi perlakuan lintas konteks.
Realitas Sosial Pemuda NTT di Bali
Jawaban atas pertanyaan tersebut dapat ditelusuri dari realitas sehari-hari pemuda NTT yang hidup dan bekerja di Bali. Di berbagai platform media sosial—TikTok, Instagram, hingga X—beredar testimoni yang nyaris seragam.
Banyak pemuda NTT mengaku mengalami penolakan terselubung saat mencari tempat tinggal. Ketika komunikasi dilakukan lewat telepon, kamar kos masih tersedia. Namun saat bertemu langsung dan identitas asal daerah diketahui, jawaban berubah drastis: kamar tiba-tiba penuh, sudah dibooking, atau tidak jadi disewakan.
Fenomena ini bukan insiden tunggal. Ia berulang, masif, dan dialami oleh banyak orang. Polanya jelas dan sulit dibantah. Diskriminasi ini tidak selalu diucapkan secara terang-terangan, tetapi bekerja secara sistemik dan halus.
Jika untuk sekadar menyewa kamar saja pemuda NTT menghadapi tembok tak kasatmata, bagaimana mungkin kita membayangkan mereka diberi ruang untuk memimpin secara politik di tingkat desa?
Kebhinekaan yang Bersyarat
Di sinilah kebhinekaan diuji. Toleransi yang sejati seharusnya tidak berhenti pada slogan atau simbol. Ia hadir dalam kesempatan yang setara, kepercayaan sosial, dan akses terhadap ruang-ruang penting—termasuk ruang kepemimpinan.
Fakta bahwa seorang Bali Hindu bisa menjadi kepala desa di NTT menunjukkan keterbukaan masyarakat NTT yang patut dihargai. Namun jika kondisi sebaliknya hampir mustahil terjadi, maka kebhinekaan itu bersifat timpang.
Kita perlu jujur mengakui bahwa kebhinekaan di Indonesia sering kali bersyarat. Ia berjalan lancar ketika minoritas dianggap “tidak mengancam”, “menyesuaikan diri”, atau “berperilaku sesuai ekspektasi mayoritas”. Ketika minoritas mulai menuntut kesetaraan yang sejati, resistensi pun muncul.
Mayoritas, Kekuasaan, dan Ketakutan
Dalam banyak kasus, penolakan terhadap kepemimpinan lintas identitas tidak selalu lahir dari kebencian terbuka. Ia sering berakar pada ketakutan: takut budaya tergeser, takut nilai lokal berubah, takut kehilangan kontrol sosial.
Namun ketakutan ini justru menunjukkan rapuhnya kepercayaan diri kolektif. Budaya yang kuat seharusnya tidak takut diuji oleh keberagaman. Identitas yang matang tidak runtuh hanya karena dipimpin oleh seseorang yang berbeda agama atau asal daerah.
Jika Bali benar-benar percaya pada kekuatan adat, budaya, dan nilai-nilainya, maka seharusnya tidak ada rasa terancam ketika seorang non-Hindu dipercaya memimpin secara demokratis.
Refleksi untuk Indonesia
Pertanyaan “bisakah NTT Katolik menjadi kepala desa di Bali?” sejatinya bukan soal Bali atau NTT semata. Ia adalah refleksi nasional. Ia menantang kita untuk bertanya: apakah kita benar-benar siap hidup setara dalam perbedaan, atau hanya nyaman merayakan toleransi yang aman dan tidak mengganggu status quo?
Kebhinekaan sejati tidak selalu indah. Ia sering tidak nyaman, menantang prasangka, dan memaksa kita bercermin. Tetapi justru di situlah nilainya.
Penutup: Antara Semu dan Nyata
Kisah sukses lintas identitas patut dirayakan. Namun perayaan tanpa refleksi hanya akan melahirkan kebhinekaan yang semu. Kebhinekaan yang nyata lahir dari keberanian membuka ruang yang sama bagi siapa pun, di mana pun, tanpa melihat asal, agama, atau stereotip.
Selama pemuda NTT masih dipandang dengan curiga di Bali—bahkan untuk urusan tempat tinggal—pertanyaan tentang kepemimpinan lintas identitas akan tetap relevan, pahit, dan belum terjawab.
Dan mungkin, justru dari ketidaknyamanan inilah, kebhinekaan Indonesia diuji apakah ia benar-benar hidup, atau sekadar dipajang sebagai slogan.
Baca Juga : Anggarakasih Tambir, Ruang Sunyi Menimbang Makna Yadnya
Cek Juga Artikel Dari Platform : revisednews
